Sekilas mengenai Surat Kuasa Khusus
Surat kuasa tunduk pada prinsip hukum yang diatur dalam Bab Keenam Belas, Buku III KUH Perdata, sedangkan aturan khususnya diatur […]
Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana
Hukum Bisnis
20+ Layanan Komersial yang Wajib Membayar Royalti Musik
Pada tahun 2021, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2021 (“PP 56/2021”),[1] yang berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur pengelolaan royalti hak
Hukum Bisnis, Perizinan
Alasan-alasan PT Perorangan Bubar
Sejak terbitnya UU Cipta Kerja, memeungkinkan PT Perorangan sebagai badan hukum perorangan dapat memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan kecil
Hukum Acara Perdata
Apakah lelang dapat dibatalkan?
Terdapat 2 mekanisme pembatalan lelang, yakni pembatalan lelang sebelum lelang dimulai dan pembatalan lelang setelah lelang mulai dilaksanakan. Lelang yang
Berita
Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate
Pemerintah menetapkan pengenaan Bea Masuk Antidumping (BMAD) terhadap impor produk Hot Rolled Plate yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok, Singapura,
Hukum Bisnis
Penanganan Kebocoran Data Pribadi Pelanggan e-Commerce
Kemajuan teknologi telah membawa perubahan dalam keseharian masyarakat. Banyak kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara fisik, dengan kehadiran teknologi kini beralih
Hukum Acara Pidana, Hukum Bisnis, Peraturan Perundang-undangan
PENGATURAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA
Patut untuk diketahui bersama, bahwa membicarakan tentang korporasi pada hakikatnya tidak bisa melepaskan hal tersebut dari bidang hukum perdata. Sebab
Peraturan Perundang-undangan
DILEMA PRESIDENTIAL THRESHOLD: PILAR DEMOKRASI ATAU LUMBUNG OLIGARKI (PASCA PUTUSAN MK NOMOR 62/PUU-XII/2024)
Ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7
Hukum Acara Pidana
EFISIENSI PENYELESAIAN BERKAS PERKARA MELALUI OPTIMALISASI ALUR KOORDINASI ANTARA PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM KUHAP
Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) ditegaskan bahwasanya Indonesia adalah negara
Hukum Acara Perdata, Perkembangan Hukum
INTEGRASI LAYANAN ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PEMENUHAN HAK KONSUMEN DI ERA DISRUPSI
Kemudahan transaksi yang ditawarkan layanan jual beli online atau e-commerce di era disrupsi seperti sekarang tak lantas menutup fakta bahwa layanan berbasis online tersebut juga berpeluang