Berisi materi perizinan
The global corporate landscape is currently undergoing a transformative shift as the paradigms of sustainable business practices move from the […]
Pengertian Tindak Pidana Perizinan Menurut KUHP Baru Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan menurut peraturan hukum terbaru (per Januari 2026)
Mengurus perizinan di tahun 2026 kini berpedoman pada sistem OSS RBA (Online Single Submission-Risk Based Approach) yang telah diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor
Photo: DEDI SUPRIADI, S.H.,M.M. (International Trade Lawyer) The global digital economy has evolved into a sophisticated ecosystem where traditional trade
Fiktif Positif (FikPos) adalah ketentuan yang menyatakan bahwa jika suatu permohonan perizinan tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu tertentu, maka dianggap
Sejak terbitnya UU Cipta Kerja, memeungkinkan PT Perorangan sebagai badan hukum perorangan dapat memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan kecil
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau yang dikenal dengan istilah Sukuk Negara merupakan bagian dari Surat Berharga Negara (SBN) yang
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 mengatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR). Peraturan ini bertujuan untuk menyederhanakan perizinan berusaha,