WTO helps update customs classification to enable better health emergency response
A major update of the Harmonized System (HS) for the customs classification of traded goods published on 21 January sets […]
A major update of the Harmonized System (HS) for the customs classification of traded goods published on 21 January sets […]
Pengertian Tindak Pidana Perizinan Menurut KUHP Baru Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan menurut peraturan hukum terbaru (per Januari 2026)
Mengurus perizinan di tahun 2026 kini berpedoman pada sistem OSS RBA (Online Single Submission-Risk Based Approach) yang telah diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor
Transformasi sistem peradilan pidana Indonesia saat ini tengah mengalami pergeseran tektonik dari paradigma retributif yang bersifat punitif menuju paradigma restoratif
Writer: Dedi Supriadi, S.H.,M.M (International Trade Lawyer) The Crisis of Traditional Trade Remedies in the Algorithmic Economy The architecture of
Photo: DEDI SUPRIADI, S.H.,M.M. (International Trade Lawyer) The global digital economy has evolved into a sophisticated ecosystem where traditional trade
Photo : DEDI SUPRIADI, S.H.,M.M (Trade Remedy lawyer) The Indonesian economic landscape has undergone a profound structural transformation characterized by
Perubahan hukum administrasi negara Indonesia dalam telah mengalami perubahan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Sistem hukum di Indonesia merupakan entitas yang kompleks, lahir dari konvergensi berbagai tradisi hukum yang mencakup hukum sipil (civil law),
Oleh Dedi Supriadi, SH.,M.M. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) menandai